Jaminan Kematian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) yang merupakan merupakan perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan Kematian.

Pengelolaan Iuran dan Pelaporan penyelenggaraan program JKM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/ PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepesertaan Program JKM dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti.

    Peserta JKM terdiri dari:
  1. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan
  2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
  3. Pejabat Negara
  4. Pimpinan / Anggota DPRD
    Hak-hak Pesera JKM :
  1. Santunan Kematian
  2. Uang Duka Wafat
  3. Biaya Pemakaman
  4. Bantuan Beasiswa bagi anak peserta yang wafat
    Kewajiban Peserta JKM :
  1. Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.
  2. Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.
    Kewajiban Penerima Pensiun :
  • Memberikan keterangan mengenai data diri Iuran Program JKM diterima dari Pemberi Kerja sebesar 0,30% dari gaji Peserta perbulan sampai dengan 30 Juni 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 0,72% dari gaji peserta setiap bulan terhitung sejak 1 Juli 2017.